Kemungkinan Besar CPNSD Kbabupaten Purbalingga Ditangguhkan

Pak kento Wakil bupati Purbalingga (Drs Sukento Ridho Marhaendrianto, MM) masih berharap ada semacam ‘Keajaiban’, sehingga penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Purbalingga tahun 2010 bisa dilaksanakan. “Saat ini, Pak Heru (Drs Heru Sudjatmoko MSi, bupati Purbalingga) masih di Jakarta. Moga-moga beliau mendapat ‘sesuatu’. Ya mbok jere sapa (siapa tahu),” kata Pak Kento di ruang kerjanya.



Pak Kento mengakui, pemkab Purbalingga telah mengirim surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng. Surat itu berisi usulan penangguhan penerimaan CPNS pemkab Purbalingga 2010. Keterbatasan anggaran penangguhan itu menjadi satu-satunya alas an penangguhan tersebut. Bila ‘Keajaiban’ yang diharapkan benar-benar muncul, surat penangguhan penerimaan CPNS yang sudah dilayangkan ke BKD Propinsi Jateng itu akan dicabut. Karena pihaknya Juga masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait usulan tersebut. Pemkab Purbalingga memilih membatalkan perekrutan CPNS karena anggaran akan lebih difokuskan pada belanja pembangunan.
Sedangkan menrut Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono pembatalan rekrutmen CPNS dilakukan setelah eksekutif dan legislatif melakukan koordinasi dengan melihat APBD 2011. "Dalam APBD 2011, dari APBD Purbalingga senilai Rp700 miliar lebih, untuk gaji PNS saja telah mencapai Rp500 miliar lebih. Sisanya untuk pembangunan.
Terpisah, Kepala Dinas Pendapapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Purbalingga, C Sumarni DS menyebutkan, untuk merekrut 206 CPNS, pemkab Purbalingga menambah beban anggaran untuk gaji sebesar Rp 4,12 miliar pada 2011. Itu asumsi SK turun pada Pebruari dan CPNS sehingga CPNS menerima gaji hanya sepuluh bulan, yakni dari Maret hingga Desember 2011. Tahun berikutnya, tentu lebih besar lagi. Sementara, penambahan dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan beban daerah seiring adanya kebijakan penerimaan CPNS dan kenaikan gaji.
“Untuk proses penerimaan CPNS saja dibutuhkan dana sedikitnya Rp 675 Juta,” ujarnya, disela-sela mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan 13 rancangan peraturan daerah (raperda) di gedung DPRD. (Pemkab Pbg)